2019, LPDB-KUMKM Terapkan Monitoring Dana Bergulir Melalui CMFS

Suara.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), tengah merancang Core Micro Financing System (CMFS), sebuah sistem untuk memantau penggunaan dan pemanfataan dana bergulir oleh pelaku UMKM di Indonesia.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengatakan, CMFS saat ini dalam tahap penyempurnaan dengan target implementasi pada kuartal I 2019 mendatang.

“Sistemnya masih terus dibangun dan hampir jadi. Kuartal I 2019 kita terapkan,” kata Braman, usai diskusi kegiatan strategis pengembangan koperasi dan UKM di Bogor, Jawa Barat, Senin (3/12/2018).

Braman mengungkapkan, sejak 2006 hingga 2017, total dana bergulir yang disalurkan mencapai Rp8,5 triliun. Ia menyayangkan dana sebesar itu selama ini tidak  diketahui secara detail dampak pemanfatannya bagi pengembangan koperasi dan UMKM daftar poker.

“Dengan adanya CMFS ini, nanti diketahui siapa end user (pengguna akhir) dan pemanfaatannya. Misalnya, kita berikan kepada BPR (Bank Perkreditan Rakyat) atau koperasi kepada anggotanya, nanti diketahui kemana saja uang itu, apakah digunakan untuk kegiatan produktif dan lain sebagainya,” ujarnya.

Seluruh aktivitas pembiayaan LPDB-KUMKM, lanjut Braman, juga bisa diakses secara online untuk mempermudah koperasi dan UMKM mengakses pembiayaan.

“Bahkan nanti kita bisa lihat bagaimana perkembangan pelaku UKM yang memanfaatkan dana bergulir ini,” ucap dia.

Bentuk Fintech
Tidak hanya itu, CMFS juga langkah awal LPDB-KUMKM dalam membentuk fintech pembiayaan sendiri, sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Harapan OJK 2019, kita punya fintech mandiri. Menyongsong itu, bisnis model terus kita kembangkan berbasis teknologi informasi,” katanya.

Sejalan dengan itu, LPDB-KUMKM juga telah bekerj asama dengan 6 vendor fintech untuk menyalurkan bantuan permodalan kepada pelaku usaha. Dana yang diberikan LPDB-KUMKM kepada 6 fintech itu mencapai Rp100 miliar.

“Bunganya juga kita kunci, tidak boleh semaunya vendor fintech. Kita syaratkan bunga yang dibebankan harus di bawah 10 persen. Dengan bunga rendah, tentu bisnis yang berjalan harus bagus atau memiliki profit besar,” pungkas Braman.

Baca Juga

DJPPR : Pinjaman Bencana Alam Itu Sifatnya Serupa Pinjaman Darurat

Suara.com – Pemerintah meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan atau mencurigai secara berlebihan terhadap tawaran pinjaman bagi bencana alam senilai hingga 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun (asumsi Rp 15.000 per dolar AS) dari World Bank (Bank Dunia).

Menurut Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan pinjaman jangka panjang hingga 1 miliar dolar AS itu serupa pinjaman darurat atau siaga.

“Bentuk pinjamannya namanya Catastrophic Deffered Drawdown Option (Cat DDO). Jadi sifatnya standby loan yang ditarik ketika trigger atau pemicu terpenuhi yakni saat bencana alam terjadi. Jadi bisa ditarik ketika triggernya terpenuhi,” kata Schneider.

Bahkan, lanjutnya, meski terjadi bencana sekalipun tidak serta merta pinjaman tersebut harus diambil karena pemerintah menilai kas negara masih mampu menanggung ketersediaan dana akibat musibah bencana alam.

“Sekali lagi, sifat pinjaman ini serupa pinjaman darurat. Tidak menggunakan jaminan. Jika pinjaman tidak ditarik maka tidak menjadi utang baru bagi pemerintah Indonesia. Jadi tawaran pinjaman World Bank itu bukan komitmen utang baru,” tegas Schneider.

Kementerian Keuangan menegaskan ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali yang sukses digelar beberapa waktu lalu tidak menghasilkan satu pun komitmen pinjaman baru bagi Indonesia.

Tawaran pinjaman saat terjadi bencana alam bagi Indonesia menjadi perbincangan setelah disampaikan oleh CEO World Bank Kristalina Georgieva pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank.

Tawaran pinjaman diberikan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana alam, termasuk bagi korban gempa di Lombok dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Bantuan pinjaman akan dicairkan sesuai permintaan pemerintah Indonesia. Bantuan pendanaan itu juga melengkapi hibah yang sebelumnya diberikan senilai 5 juta dolar AS untuk asistensi teknis dalam perencanaan terperinci untuk menjamin pemulihan pasca rekonstruksi dan melibatkan masyarakat.

Paket bantuan tersebut dapat mencakup dana transfer tunai (cash transfer) ke 150 ribu keluarga termiskin yang terdampak selama enam bulan hingga setahun.

Penguatan sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk mendukung perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja selama fase pemulihan.

Selain itu, bantuan juga diberikan untuk menghindari kerusakan jangka panjang pada sumber daya manusia maupun program pemulihan darurat baru untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan tol, dan infrastruktur untuk pasokan air.

Bantuan pinjaman ini juga dapat memperkuat upaya pengawasan dan sistem peringatan dini dan membantu pembiayaan untuk rekonstruksi perumahan serta infrastruktur dan fasilitas di lingkungan tempat tinggal.

Mau Punya Hunian Bersubsidi di Dekat Stasiun? Ini Syaratnya

Suara.com – Perusahaan pelat merah tengah gencar membangun hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya TOD di Stasiun Rawa Buntu yang akan dibangun oleh Perum Perumnas.

Dengan konsep tersebut, masyarakat bisa memiliki hunian yang dekat dengan moda transportasi seperti Kereta Rel Listrik (KRL). Tentunya dalam proyek tersebut ada hunian bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun apa saja syarat untuk memiliki hunian tersebut?

Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perum Perumnas, Galih Prahananto mengatakan, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk bisa memiliki hunian TOD bersubsidi.

Syarat itu kata dia, masyarakat harus belum memiliki rumah. Persyaratan itu harus dibuktikan dengan surat dari pihak berwenang bahwa belum memiliki rumah.

“Kemudian, penghasilan (masyarakat) tidak boleh lebih dari Rp 7 juta,” ujar ‎Galih saat ditemui di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Senin (10/12/2018).

Syarat lain, masyarakat harus memberikan surat pernyataaan bahwa hunian tersebut akan digunakan untuk sendiri. Artinya hunian tersebut tidak bisa ditempati oleh orang lain.

“‎Jadi tidak dibisniskan. Sehingga yang tinggal ya hanya yang butuh. Kita bisa ambil lagi unit itu kalau ternyata yang tinggal bukan pemilik asli,” kata Galih.

Adapun untuk hunian TOD Rawa Buntu akan dibangun oleh Perum Perumnas dengan total unit 3.632 hunian. Tahap pertama dibangun 3 tower dari total 6 tower.

Ketiga tower pada tahap pertama ini terdiri dari 1.816 unit yang terdiri dari 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non subsidi dengan harga hunian subsidi sebesar Rp 250 juta.

Total investasi TOD Stasiun Rawa Buntu sekitar Rp 2 triliun dengan target penyelesaian pada 2020.

Prabowo Sindir Soal Utang, Menko Darmin Bela Jokowi

Suara.com – Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur menggunakan uang hasil utang.

Sindiran tersebut diunggah dalam akun Twitter pribadinya, “Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa bergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat,” Minggu (9/12/2018).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini tidak sepenuhnya dibangun menggunakan utang.

“Sudahlah, kan infrastruktur itu bentuknya bukan utang. Dia investasi, swasta ya,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Dia mencontohkan pada proyek strategis nasional, banyak swasta yang memang ingin menanamkan uangnya di Indonesia.

“Jadi kalau kamu lihat proyek strategis nasional, mungkin APBN-nya cuma 10-11 persen, yang dari BUMN-BUMD 36 persen, swasta 51 persen,” ujarnya.

Baca Juga

LPDB Siap Dukung Lahirnya Wirausaha Baru

Suara.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung lahirnya entrepreneur atau wirausahawan pemula melalui pemberian modal usaha. Menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, akses pembiayaan menjadi kendala utama dalam membangun usaha baru, selain sumber daya manusia (SDM), produksi, dan pemasaran.

“LPDB siap mendukung melalui akses pembiayaan dengan bunga rendah, asalkan dari sisi legalitas sudah terpenuhi. Apakah usahanya berbentuk PT atau CV, bisa langsung mengajukan. Jika aspek legalnya belum terpenuhi bisa dijembatani lembaga seperti koperasi,” tutur Braman, dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia Perguruan Tinggi (Hipmi PT), di Jakarta.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua UmumHIPMIi, Bahlil Lahadalia, dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM mengenai Pemberian Fasilitas Permodalan dalam Bentuk Pinjaman/Pembiayaan kepada Pelaku Usaha Anggota/Mitra HIPMI.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum HIPMI. Hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Ketua MPR, Zulkifli Hasan dan Rektor HIPMI, PT Said Aldi Al Idrus.

Braman mengatakan, pemerintah memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan akses permodalan koperasi dan UMKM, mulai dari yang berbentuk bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan nilai maksimum Rp13 juta hingga modal berbentuk pinjaman/pembiayaan model direct maupun two step loan dengan nilai maksimum Rp10 miliar.

Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia Perguruan Tinggi (Hipmi PT), di Jakarta. (Dok: LPDB-KUMKM)Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia Perguruan Tinggi (Hipmi PT), di Jakarta. (Dok: LPDB-KUMKM)

Di luar itu adalah pinjaman melalui perbankan/komersial.

Lebih lanjut, Braman menambahkan, tingkat inflasi Indonesia per November 2018 berada di kisaran 3,23 persen. Hal ini menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil.

Stabilitas ini yang selanjutnya berpengaruh dalam penentuan suku bunga di bawah 10 persen dan bunga LPDB-KUMKM di bawah 5 persen.

“Kebijakan pemerintah ini berarti pro-rakyat. Kemiskinan dan pengangguran turun,” tutur Braman.

Dia berharap, kemudahan akses permodalan dari LPDB-KUMKM membuat jumlah pengusaha Indonesia terus meningkat. Saat ini, menurut standar Bank Dunia, merujuk pada angka populasi penduduk, jumlah wirausaha Indonesia masih kecil.

Bank Dunia mematok jumlah ideal pengusaha di suatu negara sebesar 4 persen, sedangkan di Indonesia baru 1,6 persen.

Baca Juga

Miris, Warga Jual Tabung Gas 3 Kg Bantuan Pemerintah di Medsos

Suara.com – Seorang warga menjual paket tabung gas 3 Kg bantuan pemerintah di forum jual beli Facebook. Akun bernama RP menjual dua paket tabung gas seharga Rp 950.000.

Ketika dikonfirmasi, pemilik akun tersebut mengatakan bahwa tabung gas itu milik orang lain yang meminta dirinya untuk dijualkan di akun Facebook.

“Posisi di PN-Kecamatan Tebing, itu dijual karena pemiliknya tak berani pakai. Saya cuma bantu jualkan saja, harganya Rp 950.000, kalau mau nego harga pas nya Rp 900.000,” kata pria tersebut.

Dia pun mengaku kalau dua set kompor gas LPG 3 kilogram itu merupakan bantuan yang baru saja diserahkan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, di Kantor Lurah Harjosari Kecamatan Tebing pada Kamis kemarin.

“Memang belum dipakai, masih dalam kotak, masih baru semua. Yang punya takut mau pakai, takut meledak,” ucapnya.

Namun, saat ditanya mengenai bantuan tersebut tidak boleh diperjual belikan. Pria tersebut mengaku tidak mengetahuinya.

“Tak boleh dijual ya? Saya pun tak tahu juga. Tak akan bermasalah lah, mana ada masalah, itu kan dah memang dikasih pemerintah, dah jadi hak milik penerima lah,” ujarnya.

Sementara, Lurah Harjosari Kecamatan Tebing, Fatwa Lukmana terkejut ketika dikonfirmasi soal jual beli gas LPG 3 kilogram bantuan pemerintah. Dia mengaku bantuan tersebut dilarang keras untuk dijual.

“Karena bantuan gas LPG 3 kilogram merupakan subsidi dari pemerintah, maka harus betul-betul diawasi. Sehingga tidak boleh diperjual belikan,” ujarnya.

Lanjut Fatwa, Setiap penerima bantuan gas subsidi difotokan wajahnya. Sebagai dokumentasi untuk memastikan bahwa yang mengisi ulang adalah betul-betul penerima.

Fatwa pun sangat menyayangkan tindakan masyarakat yang menjual bantuan gas LPG 3 kilogram itu. Karena kedepan minyak tanah bakal dihapuskan. Semua akan beralih kepada gas, dan untuk masyarakat tak mampu diberikan bantuan gas LPG 3 kilogram.

“Kalau bantuan gas LPG 3 kilogram dijual, maka sang pembeli akan kesulitan untuk melakukan isi ulang. Karena harus bawa identitas diri. Berbeda dengan gas LPG 5 kilogram keatas yang bebas diisiulang dimanapun tanpa membawa identitas diri,” katanya.

Berita ini kali pertama dimuat Batamnews.co.id jaringan Suara.com dengan judul “Duh, Gas 3 kg Bantuan Pemerintah Karimun Dijual Warga di Media Sosial”

PII Dorong Pembangunan Infrastruktur Tanah Air

Suara.com – Heru Dewanto menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2018-2021 menggantikan Hermanto Dardak yang sudah habis masa jabatannya untuk tiga tahun sebelumnya.

“Keinsinyuran sejatinya adalah tindakan aktif untuk mengubah, merekayasa dan bersahabat dengan alam selaras dengan kebutuhan manusia,” kata Heru saat menyampaikan pidato saat dirinya menjadi ketua umum dalam Kongres PII ke-XXI di Padang.

Dikatakannya, keinsinyuran adalah ekspresi paling jelas dari kekuatan akal budi, semangat untuk memecahkan masalah yang hadir dalam berbagai bentuk.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan terpanjang di garis khatulistiwa, dengan lebih dari 17.500 pulau dan insinyur Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari insinyur di negara manapun di dunia.

Melalui jalan, jembatan, jaringan kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, insinyur Indonesia sudah mampu menghubungkan ribuan pulau serta menyatukan Nusantara.

Demikian pula melalui Palapa Ring, insinyur Indonesia mampu menghubungkan pikiran lebih dari 260 juta manusia, mempersatukan 1340 suku bangsa dan 742 bahasa.

“Insinyur Indonesia membuka cakrawala dunia, memajukan peradaban, mampu mengerakkan industri menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan rakyat, serta mampu memberikan kemudahan serta membangkitkan kebahagiaan,” kata Heru.

Dalam konteks global dan nasional inilah PII harus mendefinisikan peran dan posisinya dan titik tolaknya adalah penerbitan UU Insinyur no 11 tahun 2014 yang semestinya dilanjutkan dengan penerbitan PP Keinsinyuran yang statusnya sejak setahun lalu tidak kunjung berubah dan tinggal di tanda tangani Presiden RI.

Inti sari dari UU ini adalah hanya orang yang berprofesi insinyur yang dapat melakukan praktek keinsinyuran. Hukum pidana positif berupa kurungan dan denda uang menunggu mereka yang melanggar aturan ini.

Pada saat PP diterbitkan dan ratusan ribu sarjana teknik berebut mendaftar untuk mendapatkan gelar profesi insinyur, maka sumbatan sistem registrasi dan sertifikasi PII yang masih bersifat manual akan mengakibatkan katastropi yang tak terbayangkan.

“Karena itulah program 100 hari pertama pengurus PII periode 2018-2021 salah satu yang akan direalisasikan adalah penerbitan PP Keinsinyuran serta pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait dengan balai kerja dan wilayah, serta cabang,” katanya.

Dalam kongres terpilih Danis Hidayat menjadi Wakil Ketua PII periode 2018-2021 mengalahkan I Made Dana Tangkas yang saat ini menjabat Presiden Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI PII). Danis Hidayat saat ini menjabat Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Antara)

Diterjang Banjir Bandang, Jalan Nasional Penghubung di Aceh Terputus

Suara.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh menyatakan, lintas nasional yang menghubungkan Tangse, Kabupaten Pidie dengan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat putus total karena diterjang banjir bandang.

“Malam tadi badan jalan nasional di lintas Tangse-Meulaboh sepanjang 30 meter amblas karena diterjang banjir bandang,” kata Plt Kepala BPPD Kabupaten Pidie Apriadi.

Plt Kepala BPBD Kabupaten Pidie menjelaskan, badan jalan nasional di Kawasan Gampong (desa) Blang Bungong, Kecamatan Tangse putus total akibat luapan Sungai Bale dan hingga kini belum kunjung diperbaiki.

“Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh pada tanggal 5 Desember sudah membuka jalan darurat untuk sementara waktu di pinggir sungai tersebut dan malam tadi sudah kembali amblas,” ujar Apriadi.

Dampak dari putusnya jalan nasional tersebut puluhan mobil roda empat angkutan barang dan penumpang serta sepeda motor roda dua dari Beureuneun, Tangse, Kabupaten Pidie tidak bisa melewati jalur itu.

“Kami berharap Balai Jalan Nasional Wilayah Aceh segera memperbaiki lintas itu agar aktivitas transportasi kembali normal,” harap Plt Kepala BPBD Kabupaten Pidie.

Balai Jalan Nasional Wilayah Aceh diketahui, pada tanggal 16 November 2018 juga telah memperbaiki atau membuka jalur darurat untuk sementara waktu di lintas nasional yang amblas akibat luapan Sungai Bale tersebut.

Untuk diketahui lintas nasional Tangse-Meulaboh pada Desember 2018 sudah dua kali amblas karena guyuran hujan dan luapan Sungai Bale, Gampong Blang Bungong, Kecamatan Tangse, Pidie. (Antara)

Kementerian PUPR Akui Proyek Trans Papua Libatkan TNI AD buat Buka Jalan

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui melibatkan TNI dalam proyek pembangunan jalan Trans Papua.

Namun, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra membantah adanya anggapan bahwa proyek Jalan Trans Papua itu dimiliki oleh TNI.

Menurut PUPR, proyek Jalan Trans Papua itu dimiliki oleh Pemerintah yang dimandatkan pembangunannya ke PUPR.  Sementara TNI merupakan pihak yang membuka jalan untuk dibangun.

“Iya ini Trans Papua proyek PU, tapi dilaksanakan dengan TNI AD, dalam hal ini direktorat Zeni, mereka buka jalan. Itu kan pengerjaan enggak spesifik, tapi kalau bangun jembatan ya harus kami,” ujar Hendra saat dihubungi Suara.com, Rabu (5/12/2018).

Keterlibatan TNI ini memang dibutuhkan dalam membuka jalan Trans Papua. Pasalnya, sebelum jalan Trans Papua terbuka, daerah wilayah pembangunan merupakan hutan dan rawan konflik dengan Organisasi Papua Merdeka.

Karenanya, kata Hendra, dibutuhkan peran TNI agar pembangunan aman dan lancar. “Kalau perintis itu betul TNI, tapi kan sekarang kan bangun infrastruktur itu bukan TNI. Kalau TNI kan bersenjata, punya pistol punya senapan,” kata dia. 

Endra menuturkan, hingga kekinian TNI sudah tidak terlibat dalam pembangunan Trans Papua. Karena, jalan Trans Papua sudah tersambung. Untuk selanjutnya, pengerjaan dilakukan oleh konstruktor yang ditunjuk oleh PUPR. 

“Itu sudah tersambung, pengertiannya bisa tanah, bisa agregrat, bisa aspal, sebagian aspal, sebagian agregrat, sebagian tanah tapi bisa di lewati. Cuma di segmen 5 ada 35 jembatan yang dibangun, karena kalau musim hujan penampang basah jadi enggak bisa lewat, harus menunggu surut, kan kami enggak bisa menunggu surut, makanya dibangun jembatan melintasi sungai.” 

Sebelumnya diberitakan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, mengakui bertanggungjawab atas insiden penyerangan di lokasi proyek pembangunan jembatan Trans Papua ruas Kali Yigi – Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Dalam penyerangan yang terjadi pada hari Minggu (2/12/2018) akhir pekan lalu itu, sejumlah korban tewas.

Awalnya, aparat kepolisian merilis jumlah korban tewas adalah 31 orang sipil karyawan PT Istaka Karya, BUMN yang menangani proyek tersebut.

 Belakangan, jumlah korban tewas yang resmi dirilis pemerintah adalah 20 orang. Sementara korban selamat adalah 8 orang.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, membantah keterangan aparat keamanan Indonesia yang menyebut para pekerja dibunuh dengan cara dieksekusi.

“Kami yang bertanggungjawab. Ada kontak senjata. Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi seperti yang disampaikan aparat keamanan Indonesia,” kata Sebby Sambom.

Untuk diketahui, Kapendam Cenderawasih Kolonel Muhamad Aidi sebelumnya mengatakan karyawan PT Istaka Karya dieksekusi di sebuah tempat bernama Puncak Kabo.

Ia mengungkapkan, TPNPB sudah cukup lama memantau para pekerja di kali Awarok dan Kali Yigi. Karenanya ia memastikan, korban tewas dalam kontak senjata itu adalah anggota TNI berpakaian preman, yang dilibatkan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur di Papua.

 “Mereka itu anggota militer, Denzipur. Bukan pekerja sipil,” lanjut Sebby yang ketika dihubungi sedang berada di Papua Nugini.

Baca Juga

Meningkat, Cadangan Devisa Akhir November Tercatat 117,2 Miliar Dolar AS

Suara.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa pada akhir November 2018 mencapai 117,2 miliar dolar AS atau Rp 1.669,4 triliun (1 dolar AS = Rp 14.500). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2018 mencapai 115,2 miliar dolar AS.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan mengatakan, ‎peningkatan cadangan devisa pada November 2018 ditopang dari penerimaan devisa minyak dan gas, dan penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah.

“Serta, penerimaan devisa lainnya yang lebih besar dari kebutuhan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah,” ujar Junanto dalam keterangannya, Jumat (7/12/2018).

Junanto menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Selain itu, tambah Junanto, pihaknya memandang devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor‎,” pungkas dia.

Baca Juga

Boeing Berharap Perang Dagang AS – Cina Bisa Selesai

Suara.com – Produsen pesawat terbang Boeing berharap perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina bisa mereda. Hal ini bertujuan untuk keberlanjutan bisnis perusahaan asal AS.

Chief Executive Officer Boeing, Dennis Muilenburg mengatakan, saat ini bisnis perusahaan sedikit terdampak dari perang dagang itu. Hal ini tercermin dari kinerja saham perusahan yang terus mengalami penurunan.

Selain itu, Dennis Muilenburg juga khawatir perang dagang bakal membuat saham global jatuh, sehingga berakibat pada saham Boeing.

Saham Boeing turun sekitar 4 persen sementara Dow dan S & P turun lebih dari 1,5 persen.

“Kami berharap keluar dari KTT G20 bahwa kami berada di jalur untuk menemukan perjanjian perdagangan dengan Cina yang akan produktif,” ujar Dennis Muilenburg seperti dilansir Reuters, Jumat (7/12/2018).

Saat ini, Cina telah menjadi tempat perburuan utama bagi perusahaan penerbangan asing berkat permintaan perjalanan yang melonjak. Akan tetapi, hal itu dipersulit dengan keinginan pemerintah Beijing untuk mengembangkan industri penerbangan dalam negeri.

Dalam hal ini, Dennis Muilenburg juga mengatakan, 737 MAX adalah pesawat aman untuk dioperasikan. Dia menambahkan bahwa perusahaan juga di jalur produk yang sehat, karena tidak memiliki backlog produk pesawat.

Baca Juga

7 Desember 2018: Harga Jual Emas Antam Naik Rp 3.000 per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (7/12/2018) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 656.000. Harga jual tersebut terpantau naik Rp 3.000 dibandingkan dengan harga jual pada Kamis (6/12/2018) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 576.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga terpantau naik Rp 5.000 dibandingkan dengan harga buyback pada Kamis kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini:

emas 0,5 gram Rp 352.500

emas 2 gram Rp 1.261.000

emas 3 gram Rp 1.870.000

emas 5 gram Rp 3.100.000

emas 10 gram Rp 6.135.000

emas 25 gram Rp 15.230.000

emas 50 gram Rp 30.385.000

emas 100 gram Rp 60.700.000

emas 250 gram Rp 151.500.000

emas 500 gram Rp 302.800.000

emas 1.000 gram Rp 605.600.000

Baca Juga

Jurnalis Afrika Selatan Pelajari Potensi Kerjasama Ekonomi dengan Indonesia

Suara.com – Dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Afrika Selatan, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Pretoria, Afrika Selatan, melakukan kegiatan bertema Economic Editorial Trip.

Kegiatan ini secara khusus mendatangkan jurnalis media cetak dan elektronik dari Afrika Selatan untuk melihat dan mendengar secara langsung kesiapan kerjasama ekonomi antara kedua Negara.

Dari kunjungan ini, diharapkan para jurnalis dapat memberitakan dan menyampaikan informasi yang utuh tentang kesiapan kerja sama, sehingga volume perdagangan, investasi dan pariwisata antar kedua negara dapat ditingkatkan.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Kementerian Luar Negeri dalam kesempatan kali ini menjadi tuan rumah dalam kegiatan Indonesia Exchange Program yang difasilitasi oleh LPEI dalam rangka meningkatkan penetrasi ekspor Indonesia ke pasar prospektif.

Indonesia Exchange Program merupakan salah satu bentuk program kerja sama yang diinisiasi oleh Indonesia Eximbank dengan tujuan untuk memberi manfaat antar lembaga maupun negara, melalui pertukaran data, informasi maupun sharing knowledge melalui program capacity building.

“Kami menyambut baik kunjungan KBRI Afrika Selatan bersama dengan wartawan yang hadir. Kami berharap, kunjungan ini nantinya dapat semakin mempererat kerjasama kedua negara untuk komoditas yang lebih beragam lagi,” ujar Direktur Eksekutif LPEI, Sinthya Roesly.

Dalam kunjungan ini, LPEI juga memfasilitasi pertemuan para jurnalis Afrika Selatan dengan Kementerian-Kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata, serta perwakilan BUMN yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Selain Kementerian, hadir pula Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan seperti PT SMI, PT SMF, dan PT PII.

Semua pihak yang hadir, masing-masing mengenalkan tugas pokok instansi, perkembangan ekonomi, serta pencapaian-pencapaian yang selama ini telah diraih.

Materi yang dibahas antara lain hubungan kerjasama serta transaksi potensial dalam perdagangan dan investasi yang berkelanjutan antara Indonesia dan Afrika, National Interest Account, kerjasama dan diplomasi Indonesia dengan Afrika, perkembangan dan strategi ekonomi, hasil pengukuran dampak ekonomi, dukungan untuk LPEI, peningkatan kualitas infrastruktur, perkembangan serta nilai dari Lembaga/Kementerian, performa pariwisata dan hubungannya dengan kegiatan “Economic Editorial Trip”, serta kerja sama pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan negara-negara di Afrika dengan pembiayaan dari LPEI.

Sebelumnya, LPEI memberikan pembiayaan ekspor pesawat yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia ke Senegal dan pembangunan proyek 3.950 unit apartemen di Aljazair yang saat ini sedang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih berpotensi untuk Indonesia dan Afrika Selatan serta meningkatkan awareness kepada stakeholders di Afrika Selatan bahwa Indonesia merupakan trading partner yang berpotensi untuk melakukan kerjasama ekonomi di masa mendatang.

Para jurnalis yang hadir berasal dari South African Broadcasting Corporation, Diplomatic Informa, Pretoria News, Western Cape Town, dan Citypress/News 24.

Mereka tampak antusias mendengarkan paparan dari masing-masing pihak yang berkepentingan dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar perekonomian Indonesia di ASEAN.

Di akhir pertemuan, seluruh peserta diajak berkeliling melihat produk-produk dalam negeri dari UKM berorientasi ekspor yang dipertunjukkan di area depan aula pertemuan.

Pizza Hut Tak Lagi Bisa Makan di Tempat?

Suara.com – Perusahaan makanan cepat saji Yum Brand Inc bakal merubah konsep bisnis restoran Pizza Hut di seluruh dunia. Hal ini setelah, penjualan Pizza Hut mengalami penurunan.

Yum Brand akan menghilangkan layanan makan di tempat dan fokus dalam layanan pengiriman atau delivery.

Perusahaan akan menghilangkan 25 persen toko Pizza Hut yang melayani makan di tempat di semua toko hingga 5 tahun ke depan.

“Kami bermigrasi dari makan di tempat ke pengiriman di Amerika Serikat,” kata Chief Financial Officer David Gibbs seperti dilansir Reuters, Kamis (6/12/2018).

Saat ini Pizza Hut telah berjuang dengan perubahan selera konsumen dan persaingan ketat dari rantai restoran lainnya, terutama Domino’s Pizza, yang mengandalkan bisnis layanan delivery untuk mendorong pertumbuhan penjualan.

Analis pun memperkirakan penjualan toko Pizza Hut bakal mengalami penurunan pada tahun ini.

“(Pengiriman dan pelaksanaan) bagian dari bisnis tumbuh dengan baik, yang memberi kita banyak harapan dan kegembiraan untuk masa depan,” kata Gibbs.

Produsen Rokok Marlboro Bakal Akuisisi Perusahaan Ganja

Suara.com – Perusahaan produsen rokok Marlboro, Altria, bakal mengakuisisi Cronos, perusahaan produsen ganja asal Kanada. Saat ini, proses akuisisi tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

Seperti dilansir The Guardian, tujuan Altria mengakuisi Cronos adalah untuk mendiversifikasi atau membuat aneka macam produk selain rokok. Pasalnya, selama ini Altria hanya memproduksi rokok dengan produk Marlboro.

Selain itu, alasan Altria agar bisa memenuhi konsumen Kanada dalam produk ganja. Karena, saat ini di Kanada telah melegalkan penggunaan ganja.

Namun, Altria, yang juga merupakan perusahaan induk Philip Morris USA, tidak menanggapi rencana akuisisi tersebut.

Jika hal akuisisi terjadi, hal ini merupakan kombinasi terbesar antara tembakau dengan ganja. Saat ini, legalnya ganja Kanada menarik minat perusahaan rokok melakukan diversifikasi usahanya.

Dalam beberapa tahun terakhir Altria juga sudah masuk di sektor e-cigarette melalui anak perusahaannya di Nu Mark. Hal ini juga dalam pembicaraan untuk mengambil saham minoritas 20-40 persen di pembuat e-rokok Juul Labs.

Tidak hanya Altria yang ingin berinvestasi ganja di Kanada. Pada bulan Juni, perusahaan tembakau yang berbasis di London, Imperial Brands mengakuisisi saham Oxford Cannabinoid.

Selanjutnya, Constellation Brands mengumumkan investasi 3,8 miliar dolar AS ke Canopy Growth di bulan Agustus, sementara Coca-Cola sedang mengembangkan produk yang mengandung minyak cannabinoid.

Baca Juga

Analis: Pergerakan IHSG Hari Ini Diprediksi Cenderung Positif

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (5/12/2018) diprediksi cenderung positif.

Analis Senior dari KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko mengatakan, IHSG diprediksi mengalami pergerakan dari mendatar atau sideways ke positif setelah IHSG bergerak menguat 0,56 persen di level 6.152 pada Selasa kemarin.

“Kami melihat IHSG sudah masuk fase perubahan medium term trend dari sideways ke positif bila ada minor koreksi dan konsolidasi pada trend minor dapat digunakan sebagai kesempatan akumulasi buy,” ujar Yuganur di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Berbeda dengan Yuganur, Analis Senior Binartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji justru memprediksi IHSG melemah.

Dia menerangkan, berdasarkan indikator, MACD berada di area positif. Namun demikian, Stochastic dan RSI sudah menunjukkan overbought.

Di sisi lain, terlihat pola tweezer top candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada level 6.129 hingga 6.107. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.164 hingga 6.175,” tandas Nafan.

Baca Juga

Tumbuh Pesat, TrueMoney Indonesia Didukung 130 Juta Lebih Pelanggan

Suara.com – Kinerja TrueMoney Indonesia semaki menunjukkan pertumbuhan pesat hingga akhir 2018. Ini bisa dilihat dari jumlah pelanggan potensial yang dapat dilayani oleh TrueMoney, yang mencapai sekitar 130 juta orang secara nasional dan akan terus bertumbuh di tahun depan.

Hal ini dapat terjadi dengan dukungan lebih dari 16 ribu aktif Agen EDC, 26 ribu agen digital, 500 ribu member yang menggunakan layanan TrueMoney serta 12 cabang, 24 satellite offices dan 4 depo yang tersebar di seluruh Indonesia.

“TrueMoney Indonesia hadir dengan visi dan misi membantu menciptakan peluang untuk kehidupan yang lebih baik dan memungkinkan semua orang untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan untuk kehidupan yang lebih baik, termasuk menyediakan layanan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau tidak dijangkau oleh layanan keuangan, “kata Rio da Cunha, COO TrueMoney Indonesia.

TrueMoney Indonesia hadir dengan berbagai layanan yang secara khusus dibuat untuk orang-orang yang tidak memiliki rekening bank, contohnya adalah Remitansi Dalam Negeri, yang merupakan layanan pengiriman uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai.

Dalam Layanan ini (C2C), TrueMoney bekerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) untuk bagian ritel dan juga Penyelanggara Transfer Dana (PTD), seperti PT. Adisena Mitra Usaha dan PT Madame Express Remitindo.

“Ke depan, TrueMoney Indonesia akan terus meningkatkan layanan melalui kemitraan strategis, dimana tahun ini kami telah berkolaborasi dengan beberapa mitra terkemuka diantaranya, PT Charoen Pokphand Indonesia Group, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Allianz Life Indonesia, Grab Indonesia, Samsung , PT BFI Finance Indonesia dan banyak lagi. Kami terbuka untuk peluang kerja sama dan kolaborasi dengan mitra-mitra lain di tahun depan,” tutup Rio.

Baca Juga

Teguran Jokowi ke Pengusaha : Stop Ekspor Bahan Mentah!

Suara.com – Presiden Jokowi tak pernah bosan meminta kalangan pengusaha untuk tak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Jokowi ingin kalangan pengusaha bisa mengekspor barang setengah jadi atau jadi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengajak kalangan pengusaha mengembangkan industri hilirisasi. Sehingga, barang mentah dari Sumber Daya Alam (SDA) bisa diproses barang setengah jadi atau jadi yang nantinya memiliki nilai tambah.

“Saya ajak seluruh CEO agar terus kita lakukan tahapan hilirisasi. Stop ekspor bahan mentah! Kurangi bahan mentah,” ujar Jokowi dalam CEO Networking di The Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Senin (3/11/2018).

Menurut Mantan Walikota Solo ini, Indonesia kaya akan SDA-nya. Misalnya, mineral bauksit yang melimpah, tetapi hanya dijual mentah saja.

Padahal, lanjut dia, jika dihilirisasi atau diolah bisa menjadi produk alumina yang merupakan bahan baku alumunium.

“‎Di sisi lain pabrik alumunium setiap tahun impor ratusan ribu ton alumina yang merupakan produk hilir bauksit. Kuncinya dari hilir. Industrialisasi hilirisasi. Disitulah kunci,” tutur dia.

Selain itu, Indonesia juga selalu mengekspor bahan mentah batubara yang kurang lebih sebanyak 480 juta ton setahun.

Jokowi pun menambahkan, ajakan hilirisasi ke pengusaha ini bukan tanpa alasan. ‎Hilirisasi ini agar mengurangi defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang selama ini menjadi penyakit Indonesia.

“Negara kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. 42 juta ton produksi kita minyak mentah sawit per tahun. Ini yang sekarang kita usahakan agar ada Hilirisasi CPO ke 20. Kita wajibkan penggunaannya. Berapa juta ton impor solar yang bisa kita hemat,” imbuh dia.

“Kita beri denda enggak tau pake jurus apa agar ini terealisasi. Dan kita akan menuju b20 b50 b80 b100. Kembali lagi ini akan kurangi CAD kita. Defisit transaksi berjalan. Karena impor solar bisa dihilangkan dikurangi,” pungkas dia.

Baca Juga

Divestasi Saham Freeport, Jokowi : Tinggal Bayar

Suara.com – Presiden Jokowi terus memantau proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ke PT Inalum‎ (Persero). Jokowi memastikan, proses divestasi perusahaan tambang emas itu akan segera selesai.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, saat ini proses divestasi tersebut dalam tah‎ap pembayaran saham milik FCX McMoran dan Rio Tinto oleh PT Inalum.

“Dalam proses. Rampung-rampung. Yang jelas sudah head of agreement sudah. Sales and purchased agreement juga sudah. Tinggal bayarnya,” ujar Jokowi dalam CEO Networking di The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Untuk selanjutnya, Mantan Walikota Solo ini menyerahkan sepenuhnya proses divestasi saham Freeport ini ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tanyakan ke kementerian. Duitnya kan sudah ada,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Kementerian BUMN memastikan, transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia bakal selesai pada Desember 2018.

Sebelumnya, proses divestasi itu terganjal penyelesaian izin persaingan usaha (anti-trust filing) dari Cina dan Filipina yang ditarget selesai akhir tahun 2018.

Untuk diketahui, Inalum masih mengejar izin anti-trust sebagai salah satu syarat dalam proses divestasi 51,23 persen saham milik PT Freeport Indonesia yang harus dimiliki.

Kementerian BUMN optimistis penyelesaian transaksi divestasi saham Freeport ini bisa selesai tepat waktu. Apalagi, Inalum telah menggenggam dana 4 miliar dolar AS dari penerbitan obligasi global.

Baca Juga

Menkeu Promosikan Investasi di Indonesia dalam Forum G20 Argentina

Suara.com – Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Pertama, kebijakan publik harus dirancang secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi.

Kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi publik yang dipercaya (trusted) dengan reputasi yang baik. Yang ketiga, Pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.

Melalui ketiga hal tersebut, Pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas Public Private Partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur.

Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (29/11/2018) di Buenos Aires, Argentina dalam rangkaian acara Forum G20.

“Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan menarik untuk investasi.

Pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5,08 persen pada triwulan III-2018, outlook inflasi selama tahun 2018 di bawah 3,5 persen, dan tren investasi meningkat dan memberikan imbas positif pada perekonomian.

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan tensi perang dagang dan pengetatan likuiditas.

Dalam menghadapi tantangan global dan tantangan ke depan, Menkeu menjabarkan serangkaian strategi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetisi untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan investasi antara lain dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi, dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance.

Strategi lain yang dilakukan Pemerintah untuk menarik investor adalah melakukan deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan untuk pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak, serta berbagai paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk menginvestasikan dana ke Indonesia.

Reformasi institusi yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur antara lain dengan membuat komite untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas /KPPIP) yang menggabungkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk memperkuat kemampuan pembiayaan.

Kemudian, memperkuat PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) unit PPP untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk menyediakan dana tanah pada proyek strategis nasional dan pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) untuk menjamin proyek yang bukan dengan skema KPBU.

Untuk meningkatkan peran serta swasta, Indonesia juga melakukan reformasi kebijakan fiskal. Beberapa insentif skema pembiayaan disusun antara lain Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment, Land Revolving Fund, Risk Sharing Guideline, dan Tax Holiday.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan, kerja sama antara Pemerintah, BUMN dan pihak swasta sangat penting.

Oleh karena itu, skema yang dibuat antara lain dengan KPBU dan VGF bersama dengan beberapa institusi, yaitu IIGF, PT SMI, dan LMAN perlu ditingkatkan.

Beberapa proyek yang telah melalui berbagai skema dan kerja sama ini antara lain proyek Palapa Ring, Rumah Sakit Konawe di Sulawesi, Proyek Jalan di Penajam Utara Kalimantan Timur, dan Zona Ekonomi Khusus di Mandalika.

Dalam diskusi ini, Menkeu juga menyampaikan skema pembangunan inovatif yang dikembangkan Pemerintah yaitu SDG Indonesia One (SIO). Skema ini menggabungkan pembiayaan campuran (blended finance), blending grants, dan private investment.

Tujuan diskusi yang mengundang tokoh prominen dunia seperti investor, kepala negara, menteri keuangan, regulator dan lembaga keuangan ini adalah untuk menyusun aksi nyata bagaimana meningkatkan perputaran modal dalam investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam forum ini, dibahas berbagai jenis investasi dengan menimbang mitigasi risiko dan memaksimalkan efek sosial.

Nilai Tukar Rupiah Menguat, Gubernur BI : Alhamdulillah

Suara.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat (30/11/2018) mengalami penguatan. Awal perdagangan, mata uang NKRI dibuka menguat 51 poin menjadi Rp 14.331 per dolar AS.

Penguatan rupiah ini disambut positif Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menurutnya, penguatan rupiah ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

“Alhamdulillah nilai tukar rupiah menguat. Hari ini rupiah di sekitar Rp 14.300 per dolar AS. Alhamdulillah, penguatan rupiah ini terkendali berkat beberapa faktor,” ujar Perry di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Dari faktor internal, kata Perry, kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi semakin kuat.

“Pasar itu berkembang sangat baik supply demandnya, berkembang sangat baik transaksinya juga. Tidak hanya spot tapi juga swap juga DNDF (Domestic Non Delivery Forward),” ucapnya.

Selain itu, dari sisi eksternal, kinerja mekanisme pasar membuat pasar global terus yakin dengan ekonomi Indonesia. Hal ini mendorong rupiah ke arah yang stabil.

“Dengan berbagai kebijakan terobosan yang sudah kami tempuh, pasar berkembang sangat baik, lalu supply dan demand berkembang sangat baik,” katanya.

Bangun Trans Papua, Ditjen Bina Marga Jajaki Minat Pasar

Suara.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) pembangunan jalan Trans Papua, dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Ketersediaan Layanan/Availability Payment (KPBU-AP). Penjajakan minat pasar tersebut dilakukan di Jakarta, Rabu (28/11/2018), dengan menawarkan konstruksi dua ruas jalan Trans Papua, masing-masing Wamena – Paro dan Paro – Mumugu.

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan (PJJ) Ditjen Bina Marga, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan, market sounding kali ini menawarkan untuk pekerjaan pembangunan jalan. Hal tersebut berbeda dengan market sounding sebelumnya, yang untuk jenis pekerjaan pemeliharaan atau preservasi jalan.

” KPBU-AP yang pertama yang sudah kita lakukan lebih kepada proyek preservasi dan pelebaran jalan untuk Lintas Timur Sumatera di Sumatera Selatan dan Riau, yang kali ini kita pada jenis pekerjaan pembangunan jalan yang kita uji coba. Ke depan akan kita coba pada proyek jembatan. Penggantian rangka jembatan yang sudah lama seperti calender Hamilton di Pantura dan Pansela Jawa serta Lintas Timur Sumatera,” jelas Arief.

Penjajakan minat pasar kali menawaran pembangunan ruas jalan Wamena – Paro sepanjang 97,6 km, dengan biaya investasi sebesar Rp1,89 triliun, dan pembangunan ruas jalan Paro – Mumugu sepanjang 136,2 km, senilai Rp2,6 triliun.

Kedua jalan tersebut direncanakan sebagai jalur utama yang dapat menghubungkan Jayapura di sisi utara sampai menuju Agats di sisi barat daya.

Dengan penerapan skema AP diharapkan ruas Wamena – Paro dan Paro – Mumugu dapat mendorong perkembangan ekonomi, khususnya di wilayah Papua. Skema ini memiliki masa konsesi selama 15 tahun dengan perincian, yang mana pada tiga tahun pertama badan usaha yang terpilih, nantinya diwajibkan membangun jalan dan 12 tahun, selanjutnya badan usaha tersebut melakukan pemeliharaan jalan.

“Dengan AP ini, infrastruktur diharapkan bisa cepat tersedia dan masyarakat bisa lebih cepat menikmati layanan tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi dan wilayah bisa lebih cepat terjadi,” ujarnya.

KPBU-AP merupakan konsep baru penanganan jaringan jalan, dimana sebelumnya hanya ada dua skema, yaitu melalui APBN reguler dan pinjaman luar negeri. Dengan skema AP untuk jalan non-tol ini, pemerintah mempersilakan Badan Usaha untuk menyediakan layanan terlebih dahulu, dengan spesifikasi dan aturan yang telah ditentukan pada awal, untuk kemudian pemerintah melakukan pembayarannya, secara menyicil.

“Konsepnya, tiga tahun pertama Badan Usaha akan membangun jalan, 12 tahun kemudian tugas Kementerian PUPR dengan dukungan Kementerian Keuangan, untuk melakukan pembayaran terhadap investasi yang yang sudah dilakukan Badan Usaha,” tambahnya .

“Karena kalau dengan APBN yang biasa untuk pembangunan yang besar seperti ini, kita akan sulit dibangun dalam waktu singkat,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Arief juga menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan market sounding yang pertama, yang menawarkan dua paket preservasi jalan masing-masing di Sumsel dan Riau. Arief mengatakan, saat ini prosesnya sudah melewati fase prakualifikasi.

Adapun dari hasil prakualifikasi tersebut, Ditjen Bina Marga tengah melakukan penajaman-penajaman dari segi harga terhadap nilai proyek.

“Ini sudah mendekati final. Kita perkirakan, pada minggu kedua Desember sudah bisa kita lakukan lelangnya,” ujar Direktur PJJ.

Sebagai informasi, pada Februari lalu, Ditjen Bina Marga melakukan penjajakan minat pasar skema KPBU-AP untuk paket preservasi jalan nasional di Riau sepanjang 43 km, dengan biaya investasi Rp882 miliar, dan jalan nasional di Sumsel sepanjang 30 km dengan nilai investasi Rp1,97 triliun.

Baca Juga

Tips Ampuh Menjual Properti di Tengah Krisis

Suara.com – Banyak broker properti pusing tujuh keliling saat menghadapi fakta penjualan properti yang rendah alias krisis seperti saat ini.

Bagaimana tidak, bisa dibilang hingga akhir Q4 2018 ini kondisi bisnis properti di tanah air belum juga menunjukkan sinyalemen positif.

Isu depresiasi nilai rupiah terhadap dolar serta tahun politik disinyalir menjadi salah satu faktor mengapa bisnis properti belum juga menggeliat terutama untuk di kelas atas.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia pada kuartal II 2018 menyebutkan penjualan properti residensial tercatat -0,08% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 10,55% .

Penurunan penjualan terjadi pada rumah tipe sedang dan tipe besar, sementara untuk rumah dengan tipe kecil permintaan meningkat.

Menurut Xanrena A. Siregar, Business Development Manager Operations PropertyPro (sebuah kantor agen properti berbasiskan digital), menjelang pilpres ini memang membuat sedikit mengganggu penjualan properti untuk di segmen kelas atas dengan harga di atas Rp 1 miliar.

Namun tidak perlu khawatir, bagi Anda yang saat ini berprofesi sebagai broker properti, Xanrena memiliki tips menarik bagaimana menjadi broker andal di tengah kondisi krisis.

1. Posisikan Diri Sebagai Konsultan Properti
Seorang broker properti dituntut harus profesional, tidak hanya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, namun lebih dari itu mereka harus bisa menjadi konsultan properti kepada klien.

Selain itu, seorang broker properti juga harus bisa menjelaskan kepada pembeli properti tentang analisa investasi properti mulai dari besaran capital gain ataupun yield yang bisa didapatkan seorang client.

Tidak hanya itu, seorang broker juga harus mengetahui seluk beluk tentang legalitas properti, seperti bagaimana cara mengurus balik nama sertifikat tanah, membuat AJB dan lain-lain.

“Seorang broker juga harus menjadi konsultan bagi kliennya, kalau sudah begitu nantinya client akan menjadi sangat nyaman dengan broker tersebut, sehingga ia akan selalu dibutuhkan,” kata Xanrena.

2. Menawarkan Harga yang Realistis
Khusus untuk properti secondary seorang broker juga harus pintar memberikan masukan kepada klien untuk menentukan harga properti yang ditawarkan. Jangan sampai terlalu mahal ataupun murah, tentukan berdasarkan harga pasaran di sekitar lokasi.

“Sebenarnya minat untuk membeli properti masih banyak, tetapi pasar masih wait and see melihat perkembangan ekonomi, jadi kalau mereka dipancing dengan harga di bawah rata-rata pasti akan berminat,” ujar Xanrena.

3. Fokus
Fokus menjadi salah satu kunci utama kesuksesan broker properti, untuk itu Xanrena menyarankan seorang broker agar bisa fokus menjalankan profesinya. Jangan sampai pekerjaan ini dijadikan profesi sambilan.

4. Bergabung dengan Kantor Agen
Hal ini sangatlah penting, karena dengan bergabung dengan asosiasi broker akan mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti mendapatkan informasi terbaru seputar industri properti, link baru, atau mengikuti berbagai pelatihan broker.

5. Menggunakan Portal Properti
Salah satu instrumen terpenting berjualan properti adalah menggunakan jasa portal properti. Menurut Xanrena, menjual properti menggunakan media online saat ini dinilai sangat efektif.

Pasalnya pengguna internet di Indonesia sekarang sudah sangat banyak, apalagi jangkauan internet dinilai sangat luas berbeda dengan karakteristik surat kabar yang penyebarannya sangat terbatas.

Itulah lima tips ampuh menjual properti di tengah krisis yang dapat dilakukan seorang broker properti.

Baca Juga

Saingi Fintech, Bank Mandiri Luncurkan Pinjaman Online Lewat E-commerce

Suara.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bakal menyaingi layanan finansial Teknologi (Fintech). Salah satunya, dengan memberikan layanan pinjaman online lewat e-commerce. 

‎Senior Vice Presiden Digital Banking Bank Mandiri, Sunarto Xie, saat ini pihaknya lagi mengerjakan layanan tersebut dengan salah satu e-commerce. Nantinya, nasabah Bank Mandiri bisa mengajukan pinjaman atau kredit lewat e-commerce. 

Namun begitu, Sunarto enggan menyebutkan e-commerce apa yang akan menyediakan layanan pinjaman online Bank Mandiri. 

“Kita sedang mengerjakan itu (pinjaman online) dengan partner. ‎sebenernya namanya enggak penting, itu namanya kontekstual selling, sekarang kita enggak ujuk-ujuk nawarin mas ambil dong kredit dari mandiri, itu Banking style,” Sunarto Media Training Bank Mandiri, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/11/2018). 

Sunarto menuturkan, nominal pinjaman online yang bisa diakses masyarakat tidak akan terlalu besar. Rata-rata, sambung dia, nominal pinjamannya sebesar Rp 20-30 juta. 

“‎Rangenya seperti itu, tergantung kebutuhan digital, karena enggak mungkin kasih pinjaman Rp 2 miliar,”tutur dia. 

Pinjaman online ini, tambah Sunarto, bisa diakses masyarakat pada tahun depan. “Kita semuanya (tahun depan). Ini sudah Bulan Desember. Jadi enggak bisa (tahun ini),” pungkas dia.

Duh, Pertamini Ternyata Ilegal dan Rentan Penipuan Takaran

Suara.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menegaskan Pertamini BBM merupakan usaha ilegal karena tidak ada izin niaga BBM dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Karena ilegal tentunya harus ditertibkan dan itu tugas aparat,” ujar Anggota Komite BPH Migas, Hendry Ahmad.

Dia menegaskan, sesuai aturan, dalam meniagakan BBM harus memiliki izin niaga BBM.

Kemudian dalam meniagakan BBM ada aturannya karena termasuk komoditi khusus yang diatur dengan aturan khusus juga.

“Kalau ada dinas di Pemda yang mengeluarkan izin operasional Pertamini BBM, maka itu kesalahan besar,” katanya.

Oleh karena menyalahi aturan atau ilegal, maka harusnya ada tindakan tegas.

Apalagi, keberadaan Pertamini yang berlokasi sesuka hati membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.

“Belum lagi takaran BBM nya yang tidak ditera sehingga rentan dengan penipuan isian BBM yang merugikan konsumen,” katanya.

Adapun jumlah Pertamini yang semakin menjamur bahkan berada dekat SPBU, merupakan dampak tidak adanya penindakan tegas.

Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Nasib Simbolon, menyebutkan, kepolisian sudah mengetahui bisnis Pertamini itu ilegal.

Namun, katanya, penindakan dilakukan dengan hati -hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sebelum penindakan tegas akan dilakukan dengan cara persuasif seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi,” katanya. (Antara)

Hore! Harga BBM Bakal Turun Pekan Depan

Suara.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membahas penurunan harga energi ini seiring turunnya harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pekan depan harga BBM nonsubsidi akan mengalami penurunan.

“Harga minyak dunia turun, saya sudah panggil Pertamina, AKR, Shell, Total, Vivo, Garuda Mas, mereka semua commite untuk menurunkan harga,” kata dia di sela-sela acara Pertamina Energy Forum 2018, di Raffles Hotel Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Djoko mengungkapkan, Kementerian ESDM telah mendapat komitmen penurunan harga BBM non subsidi, setelah memanggil badan usaha penjual BBM non subsidi yaitu PT Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Shell Indonesia, Total Oil Indonesia, Vivo dan Garuda Mas.

Menurut Joko, penurunan BBM non subsidi tidak bisa dilakukan secara langsung. Sebab, pemerintah harus memikirkan keuangan dan kesepakatan dari badan usaha.

Beberapa perusaahan sudah melakukan impor minyak ketika harga sedang ada di titik tertinggi. Sebab, pemerintah harus menunggu pembelian minyak baru pada bulan depan.

“Begini, mereka kan sudah impor pake harga lama. Kan harga minyaknya baru turun sekarang. Nah yang beli sekarang mungkin untuk dijual bulan depan atau kapan,” katanya.

Oleh sebab itu, nantinya para badan usaha tersebut akan diberikan waktu oleh pemerintah untuk menurunkan harga BBM non subsidi. Pemerintah memberikan tenggat waktu kepada badan usaha untuk menurunkan harga BBM non subsidi paling lambat pada Januari 2019 mendatang.

“Ada yang (mau turunkan) minggu depan, ada yang paling lambat Januari 2019. Lebih jelasnya tanya mereka saja, tapi saya tinggal menunggu surat mereka,” ujarnya.

Jika Gaji Guru Rp 20 Juta Perbulan, Berapa Pengeluaran APBN?

Suara.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai usulan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera yang akan menaikkan gaji guru sebesar Rp 20 juta mustahil dilakukan. Usulan menaikkan gaji guru sebesar itu dianggap cuma janji manis dan iming-iming untuk mendulang suara dari kalangam guru yang jumlahnya cukup signifikan sebagai pemilih.

Secara aspek teknis, kualifikasi guru yang digaji Rp 20 juta juga tak jelas. Misalnya apakah guru PNS atau non PNS, guru di sekolah negeri atau swasta, selokah umum atau madrasah, golongan/pangkat, kemudian cara mendapatkan dan sebagainya. Menurutnya, usulan menaikkan gaji guru sebesar Rp 20 juta itu asal.

“Itu angka yang sangat menggiurkan, tetapi tidak masuk akal. Itu tidak dikalkulasikan secara matang, baik dari aspek keuangan negara, maupun aspek teknis seperti kualifikasi guru yang mendapatkannya,” kata Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI dalam konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Sementara itu Ketua Dewan Pengawas FSGI sekaligus Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan jika dihitung secara umum dengan kemampuan keuangan negara tidak mungkin bisa terealisasi. Menurutnya jika guru yang berjumlah 3,2 juta orang digaji Rp 20 juta perbulan, pengeluaran negara khusus untuk mengaji guru setiap bulan sebesar Rp 64 triliun. Jika dikalikan dalam 12 bulan menjadi Rp 768 triliun uang negara yang harus dikeluarkan untuk menggaji guru. Sementara pendapatan negara pertahun hanya sekitar Rp 2.000 triliun lebih.

“Habis uang negara untuk gaji guru kalau begitu. Kami nggak tahu bagaimana cara hitung-hitungan paslon itu. Kami bukan tidak mendukung kesejahteraan guru, tetapi kita harus realistis,” terang dia.

Dia menuturkan, kalangam guru menjadi rebutan bagi semua pasangan capres – cawapres. Sebab suara guru signifikan, yakni 3,2 juta suara, itu belum termasuk keluarga mereka.

“Jadi membidik guru itu suara yang sangat potensial. Soalnya membidik guru tak hanya 3,2 juta saja, tapi bisa mempengaruhi murid-muridnya, keluarga murid,” tandas dia.

Sebelumnya, Prabowo juga sudah mengomentari soal usulan itu. Prabowo pun mempertanyakan sumber dana gaji guru itu.

“Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana? ” kata Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018) lalu.

Menurutnya, apabila negara terus menaikkan anggaran, yang terjadi malah pemerintah terus berutang kepada pihak asing. Bahkan, dirinya sempat menyebut Indonesia berutang Rp 1 triliun per harinya. Oleh karena itu, Prabowo enggan menebarkan janji-janji yang diperkirakannya tidak bisa dipenuhi oleh kemampuan negara Indonesia sendiri.

“Kita utang terus. Setiap hari utang kita Rp 1 triliun. Jadi kalau saya umbar janji ini, janji itu kan saya bohong kepada rakyat,” pungkasnya.

Divestasi Saham Freeport Terus Diupayakan Inalum

Suara.com – Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) (Inalum) masih panjang. Sebelum akuisisi, Inalum harus memenuhi persyaratan administrasi.

Salah satunya, dokumen pelaporan persaingan usaha (anti-trust filling). Dokumen tersebut merupakan salah syarat proses divestasi saham Freeport ke Inalum.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, saat ini perseroan telah mendapatkan dua izin dokumen tersebut.

“Kita kejar 5 negara, Indonesia, US, Japan, Korsel dan Cina. ‎Dua sudah keluar dari Japan dan Korsel. Yang belum keluar dari Filipina dan Cina‎,” ujar Budi saat ditemui di Energy Building Kawasan SCBD Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menurut Budi, Cina merupakan negara yang paling lama yang menerbitkan dokumen tersebut. Meski pihaknya akan terus berusaha untuk mendapatkan izin tersebut.

“Pagi ini saya baru dari Cina, ketemu state adm for market regulation (lembaga anti trust Cina) minta tolong supaya bisa dibantu diterbitkan lebih cepat dan mereka memberikan sinyal positif,” jelas dia.

Sementara, Budi menargetkan izin dokumen tersebut akan selesai didapatkan sampai akhir tahun dan sebelum transaksi pembelian saham Freeport Indonesia

“Iya harap bisa. Cina dan Filipina. Target Desember juga selesai,”‎ pungkas dia.

Kembangkan Kawasan Pelabuhan, 2019 Pelindo I Butuh Rp 4 Triliun

Suara.com – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengungkapkan, pada tahun 2019 perseroan sedikitnya membutuhkan dana sekitar Rp 4 triliun. Dana itu untuk pengembangan pelabuhan di beberapa wilayah di Indonesia.

“Ini masih estimasi untuk tahun depan kemungkinan kami akan perlukan Rp 4 triliun itu consolided Pelindo I. Kalau induk saja kira-kira butuh Rp 3 triliun dari RKAP 2019. Sisanya akan dialokasikan ke anak usaha,” kata Bambang saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Bambang menjelaskan, dana tersebut untuk menjalankan mandat dalam mengembangkan kawasan industri dan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Amanat ini merujuk putusan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan kawasan Industri Kuala Tanjung.

“Ada beberapa proyek yang ditugaskan pemerintah ke Pelindo I untuk pengembangan Kuala Tanjung tahap II, untuk kawasan industri pelabuhan tahap dua diperkirakan kebutuhan investasi sampai selesai Rp 11 triliun, kami juga dapat penugasan dari pemerintah pengembangan Batuampar diperkirakan untuk nilai proyeknya yang akan dieksekusi anak usaha kita sekitar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun,” Bambang menjelaskan.

Bambang optimis kawasan industri itu bisa kian melebarkan sayap untuk tujuan ekspor. Saat ini, pengerjaan pengembangan pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung tahap I telah mencapai 99 persen. Pelabuhan dan kawasan industri fase I ini rencananya akan soft launching pada Desember 2018.

“Mulai beroperasi penuh pada Febuari 2019 nanti. Soft launching Desember ini, karena alat-alat berat sudah ada tinggal dipasang saja,” imbuh dia.

Kantongi Rp 58,4 Triliun, Inalum Siap Beli Saham Freeport

Suara.com – Holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero) menyatakan sudah memperoleh dana sebesar 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 58,4 triliun (kurs Rp 14.600) dari hasil penerbitan obligasi global untuk pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

“Kami sudah siap melakukan transaksi dengan Freeport,” kata Head of Corporate Communication and Government Relation Inalum Rendy Witoelar.

Ia menjelaskan selain pembelian saham mayoritas Freeport, dana hasil obligasi tersebut akan digunakan refinancing.

Hingga saat ini, menurut dia, pihaknya masih menunggu selesainya dokumen terkait meliputi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di Kementerian ESDM dan perpajakan dan jaminan investasi di Kementerian Keuangan.

Untuk diketahui, obligasi global yang diterbitkan Inalum merupakan yang pertama.

“Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap Inalum dan kondisi ekonomi nasional,” katanya.

Dalam penerbitan obligasi global tersebut, ia menjelaskan, tidak ada yang digadaikan dan tidak ada aset yang dijaminkan.

Obligasi tersebut memiliki empat tenor yakni tiga tahun dengan nilai emisi satu miliar dolar AS dan kupon 5,5 persen, lima tahun senilai 1,25 miliar dolar AS dan kupon enam persen, tenor 10 tahun senilai 1 miliar dolar AS dengan kupon 6,875 persen, dan tenor 30 tahun senilai 750 juta dolar AS dengan tingkat kupon 7,375 persen.

Pada saat penawaran obligasi global mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) dengan rincian untuk tenor tiga tahun mengalami kelebihan permintaan hingga 4,1 miliar dolar AS, tenor lima tahun “oversubscribe” mencapai 5,5 miliar dolar AS, tenor 10 tahun mengalami “oversubscribe” mencapai 7,1 miliar dolar AS, dan tenor 30 tahun kelebihan permintaan mencapai 3,7 miliar dolar AS.

Bank “joint global coordinators” (JGC) dalam obligasi ini adalah BNP Paribas, Citi, dan MUFG, sedangkan perbankan yang bertindak sebagai “joint book runner” (JBR) adalah BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, dan Standard Chartered.

Selain itu, obligasi ini sudah mendapatkan rating Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan BBB dari lembaga Fitch Ratings. (Antara)

Hindari Pesawat Jatuh, Menhub Ajukan 3 Syarat ke Merpati Airlines

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada manajemen Merpati Airlines agar mempersiapkan segala persyaratan jika ingin kembali beroperasi di langit Indonesia.

Menhub menyebutkan, syarat Merpati jika ingin kembali mengudara yakni harus mempunyai armada pesawat, awak pesawat dan pilot.

“Itu harus dipenuhi. Saat ini belum ada aplikasi yang langsung ke kita,” ujar Menhub saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Selain itu, Menhub juga meminta pihak Merpati Airlines untuk memastikan armada, awak, dan pilot harus kompeten. Sehingga terhindar dari kecelakaan saat beroperasi.

Meski begitu, hingga saat ini Merpati Airlines belum mengajukan izin pengoperasian di Indonesia. Pihaknya juga belum memeriksa apakah masih mempunyai sertifikat Air Operator Certifikat (AOC) 121.

“‎Belum (pengajuan izin). Kami juga belum cek (AOC),” imbuh dia.

‎Sebelumnya, PT Merpati Nusantara Airlines dikabarkan bakal kembali mengudara pada 2019 setelah dinyatakan mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,4 triliun dari Intra Asia Corpora. Intra Asia Corpora adalah investor dalam negeri yang terafiliasi dengan Asuransi Intra Asia dan PT Cipendawa.

Simak Nih, Tips Cerdas Gesek Tunai dengan Kartu Kredit!

Suara.com – Tak bisa dimungkiri jika kelebihan kartu kredit tak hanya untuk digunakan bagi transaksi produk dan jasa saja, tapi juga bisa sekaligus untuk gesek tunai (gestun) seperti kartu debit. Jadi, saat terdesak dan butuh uang tunai, kartu kredit bisa jadi penyelamat saat berbelanja.

Namun, apakah hal tersebut tak memiliki dampak apa-apa? Lantas, apa ruginya jika terlalu sering melakukan gesek tunai dengan kartu kredit? Seperti dikutip dari Cermati.com, berikut tips cerdas gesek tunai kartu kredit.

1. Manfaatkan limit dengan bijak

Gesek tunai kartu kredit memang banyak diminati, karena bisa mendapatkan dana tunai yang besar dengan cara yang sangat mudah. Setidaknya dana tunai yang bisa diperoleh sekitar 40% hingga 60% dari batas limit kartu kredit yang dimiliki, hanya dengan sekali gesek saja tanpa perlu bolak-balik transaksi.

Hal tersebut kemudian membuat banyak orang tergiur untuk melakukan gesek tunai hingga memicu sikap boros yang tidak disadari. Untuk itu, manfaatkan limit kartu kredit dengan bijak ya.

2. Jangan terpancing bunga yang rendah

Selain limit yang besar, biasanya yang membuat pemegang kartu kredit menyukai gestun ialah karena bunga yang dikenakan cukup rendah bahkan setara dengan transaksi ritel. Alasannya, karena gesek tunai dianggap seperti transaksi ritel. Jadi, berapa pun nilai gesek tunai, bunga yang dibebankan tidaklah sebanyak ketika melakukan penarikan tunai di ATM.

Nah, dengan kemudahan tersebut, tidak menutup kemungkinan tanpa disadari akan memicu Anda untuk berlaku boros. Oleh karena itu, gunakan kartu kredit secara bijak untuk memenuhi kebutuhan Anda, bukan sekadar keinginan. Jangan terpancing bunga rendah ya.

3. Selalu waspadai risiko kebocoran data

Anda perlu ingat imbauan yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu, agar nasabah kartu kredit tidak terlalu berlebihan melakukan gesek tunai. Sebab hal itu berpotensi pada kebocoran data Anda. Jadi, selalulah waspada dengan risiko gestun kartu kredit ini, sehingga Anda mungkin akan memilih untuk tidak melakukannya.

4. Menghindari terjebak kredit macet

Hal yang harus diwaspadai pula bila Anda sering melakukan gestun kartu kredit yakni munculnya kredit macet. Bagaimana tidak? Logikanya, bila Anda lebih suka gestun hingga mencapai bahkan melebihi limit yang ada, sementara penghasilan pas-pasan, kemudian Anda membayar tagihan secara minimum, maka bisa menyebabkan kredit macet karena beban bunga yang terus bertambah.

Untuk itu, hindari kemudahan gestun yang menggiurkan ini, karena bisa memicu Anda bersikap komsumtif. Alangkah baiknya bila Anda tidak melakukannya secara berlebihan agar tidak sampai terjebak kredit macet.

5. Hindari risiko pencucian uang

Tak hanya muncul risiko kredit macet di kemudian hari, gesek tunai menggunakan kartu kredit ternyata juga menimbulkan resiko money laundering atau pencucian uang.

Bagaimana bisa? Ketika Anda melakukan gesek tunai di merchant tertentu, sangat mungkin ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan oleh pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab. Tentunya, Anda tak mau terlibat dalam aksi tindak pidana, bukan?

6. Membatasi penggunaannya

Sebagai penguna yang cerdas, berarti Anda pun juga harus mampu mengelola penggunaan kartu kredit Anda ketika bertransaksi. Ingat kembali jika kartu kredit ini adalah kartu utang, maka jangan gunakan berlebihan. Batasi total penggunaannya tak lebih dari 30 persen pendapatan tiap bulan.

Hal ini agar ketika harus bayar tagihan, Anda tak merasa seolah bumi berguncang dan tetap bisa melunasi tagihan secara penuh. Jika penggunaannya melebihi angka 30 persen, bisa dipastikan keuangan Anda akan kacau sekali.

Tentu kebutuhan Anda dalam sebulan tak hanya untuk bayar tagihan kartu kerdit saja, bukan? Oleh karenanya, batasi penggunaannya tak lebih dari 30 persen saja.

7. Cermat dalam bertransaksi

Pernah tergiur tawaran produk dengan cicilan bunga 0%? Sekilas memang sangat menggiurkan, tetapi jangan buru-buru goyah dulu. Memang tak ada salahnya memanfaatkan cicilan 0%, tetapi jika tagihan kartu kredit sudah membengkak, bagaimana Anda bisa melunasi tagihan yang masuk nanti? Ada baiknya untuk menahan keingginan belanja, terlebih jika utang sudah menumpuk.

Keuangan Tetap Aman dengan Cerdas Bertransaksi Kartu Kredit

Sejatinya, kartu kredit merupakan alat untuk memudahkan transaksi yang pendanaannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit, bukan seperti kartu debit yang isinya memang uang milik Anda. Jadi, kurang tepat jika kartu kredit Anda gunakan untuk gesek tunai demi mendapat uang tunai, karena risiko-risiko yang akan ditimbulkan seperti di atas.

Cerdas bertransaksi akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai pengguna. Tetapi sebaliknya jika penggunaanya disalahgunakan, maka siap-siap saja menanggung konsekuensi buruknya di masa mendatang.

Baca juga artikel Cermati lainnya:

Lebih Untung Mana, Kartu Kredit atau Kartu Debit?

Cara Isi Pulsa Pakai Kartu Kredit

Bisa Hapus Utang! Jangan Remehkan Pentingnya Asuransi Kartu Kredit

INDEF: Ketimpangan Semakin Lebar Pasca Otonomi Daerah

Suara.com – Lembaga penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis hasil penelitian yang menyebutkan ketimpangan di masyarakat semakin tinggi pasca otonomi daerah. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis data yang mencakup 33 provinsi selama 10 tahun, yakni periode 2006-2016.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan meningkat di Indonesia. Di antaranya adalah semakin tinggi dana transfer dari pusat ke daerah melalui dana alokasi umum (DAU).

Kemudian, Degree of revenue tinggi berarti suatu daerah dengan penerimaan porsi PAD yang relatif besar. Daerah-daerah dengan tingkat PAD tinggi memiliki ciri sebagai daerah perekonomiannya ditopang oleh industri ekstraktif, industri manufaktur dan wilayah perkotaan yang berciri padat modal.

“Pada akhirnya pembagian kue ekonomi di daerah dengan ciri khas tersebut terkonsentrasi pada pemilik modal,” kata Enny dalam konferensi pers di gedung ITS Tower Niffaro Park, Ps Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018).

Lalu, Degree of expenditure semakin tinggi menggambarkan peran dan kemampuan pemerintah Kab/Kota terhadap penyediaan pelayanan publik. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasuo maka semakin rendah pula peran pemerintah kabupaten/kota terhadap penyediaan layanan publik.

Selain itu, belanja pelayanan dasar pendidikan yang belum optimal untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pasalnya, anggaran pendidikan dari APBN lebih banyak untuk biaya rutin gaji guru dan pembangunan infrastruktur sekolah.

“Berbeda dengan belanja kesehatan yang berkorelasi negatif dengan ketimpangan. Bisa disimpulkan bahwa belanja kesehatan lebih berkualitas dibanding belanja pendidikan dalam hal penyediaan pelayanan dasar,” terang dia.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lemah juga sebagai salah satu faktor ketimpangan. Serta tingkat upah minimum yang hanya bisa diakses oleh pekerja formal dan itu pun hanya beberapa sektor saja, seperti industri manufaktur dan jasa.

“Pekerja non formal di sektor lain tidak mendapatkan akses UMP (upah minimum provinsi), upah yang ada berada di bawah UMP,” ujarnya lagi.

Oleh sebab itu, INDEF mendorong pemerintah mengkaji ulang sejumlah kebijakan agar ketimpangan dapat diturunkan. Diantaranya adalah peninjauan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

“Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional. Meningkatkan kualitas belanja pendidikan untuk memperbaiki output indikator pendidikan, misal angka partisipasi murni,” tutur dia.

Selanjutnya, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sebagai salah satu upaya untuk pemerataan kue ekonomi pembangunan.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

KLHK Dukung Pengembangan Industri Sutera Lewat Perhutanan Sosial

Suara.com – Sebagai produsen sutera ke-9 di dunia, Indonesia memiliki potensi budi daya sutera alam yang tinggi. Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif, karena kualitas benang yang dihasilkan sangat bagus.

Budi daya sutera alam cocok dikembangkan di negara-negara tropis, karena murbei, yang merupakan pakan ulat sutera, tumbuh sepanjang tahun. Kondisi ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan komoditas tersebut secara luas.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Justianto, menyampaikan, Indonesia mempunyai beberapa faktor pendukung bagi pengembangan sutera alam. Salah satunya, kondisi agroklimat dengan dua musim yang sesuai untuk pengembangan sutera.

Teknologi yang digunakan pun relatif sederhana, dan adanya gap supply, demand produk sutera yang cukup besar, merupakan peluang pasar yang terbuka lebar.

“Budi daya sutera alam juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain antusiasme masyarakat yang rendah karena rendahnya harga sutera lokal, dan ketidakpastian harga serta tingkat produktivitas yang belum optimal. Belum optimalnya produktivitas budi daya sutera alam disebabkan karena penggunaan bibit ulat dan pakan daun murbei yang berkualitas rendah,” jelasnya.

Panen kokon perdana telur ulat sutera dan peluncuran "Perhutanan Sosial berbasis Sutera Alam", di Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Senin (5/11/2018). (Dok: KLHK)Panen kokon perdana telur ulat sutera dan peluncuran “Perhutanan Sosial berbasis Sutera Alam”, di Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Senin (5/11/2018). (Dok: KLHK)

Oleh karena itu, BLI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, melakukan transfer teknologi pengembangan telur ulat sutera dan murbei hibrida. BLI menerapkan teknologi ini kepada Kelompok Tani Hutan (KTH), yang menjadi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bina Mandiri Sukabumi, Jawa Barat.

“Aplikasi penggunaan bibit unggul persuteraan alam hasil inovasi Badan Litbang dan Inovasi, dengan hibrid ulat PS 01, dan hibrid murbei SULI 01 ini merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali pengembangan persuteraan alam di daerah potensial yang memiliki kesesuaian agroklimat,” kata Agus.

Kegiatan pengembangan telur ulat sutera dan murbei hibrida dilakukan melalui skema kemitraan kehutanan antara KUPS Bina Mandiri dengan PT. Begawan Sutera Nusantara.

“Negara memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial dengan Perhutanan Sosial. Masyarakat dapat bermitra dengan siapapun untuk mengembangkan usahanya. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan melalui pengembangan komoditas, yaitu hasil hutan bukan kayu,” ujar Direktur Jenderal PSKL, Bambang Supriyanto, saat panen kokon perdana telur ulat sutera dan peluncuran “Perhutanan Sosial berbasis Sutera Alam,” di Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Senin (5/11/2018).

Bambang berharap,  pendekatan pendampingan teknologi dari litbang dapat meningkatkan produktivitas.

“Nilai tambah dapat diambil oleh masyarakat, ketika kokon jadi tidak langsung dijual, tetapi diproses kelompok tani menjadi benang. Indikator keberhasilan Perhutanan Sosial adalah ketika akses kelola sudah diberikan, kemudian kerja sama sudah dibuat, dan ketua kelompok dapat menjadi lokal champion. Ke depan, ketika telah terbentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), harus ada kemandirian dan kelanjutan yang terus ditingkatkan oleh kelompok tani. Jika usahanya sudah bagus, maka mereka dapat bekerja sama skema bagi hasil dengan BLU, dengan terlebih dahulu  mengajukan proposal. Petani dapat juga mengajukan KUR (kredit usaha rakyat) dengan bank Mandiri/BTN/BNI/BRI. Di lokasi ini, diharapkan dapat dikembangkan sekolah lapang untuk petani-petani sutera yang lain, sehingga dapat menjadi modal pengembangan usaha sutera alam Indonesia,” jelasnya.

Panen kokon perdana telur ulat sutera dan peluncuran "Perhutanan Sosial berbasis Sutera Alam", di Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Senin (5/11/2018). (Dok: KLHK)Panen kokon perdana telur ulat sutera dan peluncuran “Perhutanan Sosial berbasis Sutera Alam”, di Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Senin (5/11/2018). (Dok: KLHK)

Sebelumnya, Ditjen PSKL, melalui Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) telah memfasilitasi pembentukan tujuh kelompok pengelola Hutan Rakyat (HR) persuteraan alam menjadi tujuh KUPS.

“Dengan KUPS diharapkan dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas produksi kokon sutera guna memenuhi kebutuhan industri kesuteraan alam,” tutur Bambang.

Ia menambahkan, pesuteraan alam merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh seluruh keluarga dan ramah gender.

“Melalui perhutanan sosial berbasis persuteraan alam inilah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan, karena tanaman murbei yang merupakan pakan ulat sutera, juga dapat berfungsi sebagai tanaman rehabilitasi, dan pencegah erosi,” pungkasnya.

Kolaborasi para pihak di KUPS Bina Mandiri menjadi titik penting dalam pengembangan program sejenis di lokasi lain. Dengan skema perhutanan sosial lainnya, seperti hutan rakyat, hutan desa, maupun kemitraan kehutanan, hal ini dapat mendorong industri sutera alam nasional untuk bangkit kembali.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Obral Tiket Usai Pesawat JT 610 Jatuh, Ini Penjelasan Lion Air

Suara.com – Maskapai penerbangan Lion Air membantah mengobral tarif tiket murah kepada calon penumpang, karena sepi peminat setelah jatuhnya pesawat JT 610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) pekan ini.

Managing Director Lion Group Captain Daniel Putut menjelaskan, promosi tiket murah tersebut dilakukan karena kekinian masuk dalam low season.

Low Season sendiri merupakan musim liburan yang sepi pengunjung. Biasanya pada low season, minat masyarakat untuk berlibur menggunakan pesawat menurun.

“Karenanya maskapai memberikan promo agar menarik penumpang untuk berlibur. Jadi kalau dibilang obral tiket (karena kecelakaan) tidak. Ini bulan low season, tidak ada obral,” ujar Daniel di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/11/2018).

Menurut Daniel, semua promosi tarif tiket murah yang diberikan maskapai akan tetap sesuai peraturan-peraturan Kementerian Perhubungan.

“Tarif itu kan diatur pemerintah, jadi kami mengikuti aturan pemerintah‎,” imbuh dia.

Berdasarkan berita yang beredar, Lion Air memberikan obral tarif tiket pesawat. Salah satunya, yakni pada penerbangan Jakarta – Singapura hanya dijual seharga Rp 100.000 per penumpang.

Meski begitu, penulusuran Suara.com di pemesanan tiket secara daring, tarif yang dipatok Lion Air dengan rute yang sama ‎sebesar Rp 500 ribu – Rp 550 ribu. Namun demikian, tarif tiket tersebut masih lebih murah dibandingkan tarif maskapai lain.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Empat Strategi Dongkrak Jumlah Penumpang di Bandara Kertajati

Suara.com – Sejak dioperasikan pada Mei 2018, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka terus berusaha meningkatkan pertumbuhan penumpang dan pesawat yang akan beroperasi. Sejumlah strategi telah diterapkan manajemen BIJB untuk mengatasi hal tersebut.

Direktur Operasi dan Pengembangan Strategi Bisnis BIJB Agus Sugeng Widodo menyatakan ada empat strategi yang dilakukannya untuk meramaikan bandara dengan total investasi mencapai Rp 4,8 triliun.

“Pertama kami memberikan kebijakan insentif kepada airline dengan tidak memberikan landing fee, parking fee, dan promosi bersama-sama lewat media sosial dan media massa,” kata Agus dalam Lokakarya Media Massa 2018 di BIJB Kertajati, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018). 

Untuk sisi darat non aeronautika, BJIB juga akan meningkatkan jumlah penyewa gerai. Pihaknya memberikan diskon untuk menyewa tempat usaha di sana. Selain itu juga mengurangi jumlah revenue sharing dengan para calon penyewa gerai.

Agus kemudian mengatakan akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang bekerja di sektor perjalanan pariwisata seperti ASITA dan PHRI untuk semakin meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan BIJB Kertajati.

“Kami juga bekerjasama dengan pemerintah kota setempat dan bertemu dengan kepala daerahnya dan dinas pariwisata untuk menyampaikan bahwa bandara ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Ciayu Majakuning (Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan),” ujarnya. 

Strategi lainnya untuk meningkatkan penggunaan BIJB Kertajati adalah dengan menggelar berbagai macam acara seperti Kertajati Funbike.

“Ini agar orang tertatik ke sini, lihat-lihat pameran-pameran di sini agar masyarakat tahu dan foto-foto di sini,” imbuh Agus.

Di sisi lain, Agus juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang menyebabkan sepinya BIJB Kertajati sampai saat ini adalah masih dibukanya Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

“Kendala utama cuma satu, itu Bandung belum ditutup karena Tol Cisumdawu juga belum jadi. Kalau (Bandara) Bandung sudah ditutup maka permasalahan Kertajati akan selesai semua,” kata Agus. 

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Jelang Akhir Pekan, Harga Jual Emas Antam Naik Rp 7.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (2/11/2018) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 677.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 7.000 dibandingkan dengan harga jual Kamis (1/11/2018) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 600.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga beli kembali Kamis (1/11/2018) kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 363.500, dengan harga per gram Rp 363.500.

– emas 2 gram Rp 1.303.000, dengan harga per gram Rp 651.500.

– emas 3 gram Rp 1.935.000 dengan harga per gram Rp 645.000.

– emas 5 gram Rp 3.208.000 dengan harga per gram Rp 641.600.

– emas 10 gram Rp 6.351.000, dengan harga per gram Rp 635.100.

– emas 25 gram Rp 15.770.000 dengan harga per gram Rp 630.800.

– emas 50 gram Rp 31.465.000, dengan harga per gram Rp 629.300.

– emas 100 gram Rp 62.860.000, dengan harga per gram Rp 628.600.

– emas 250 gram Rp 156.899.000, dengan harga per gram Rp 627.596.

– emas 500 gram Rp 313.597.000, dengan harga per gram Rp 627.194.

– emas 1.000 gram Rp 627.194.000, dengan harga per gram Rp 627.194.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2019 Naik Jadi Rp 3,9 Juta

Suara.com – Pelaksana harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 naik menjadi Rp 3.940.973.

Kenaikan itu telah didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

Saefullah mengatakan, kenaikan UMP telah resmi ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Penetapan UMP telah resmi tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019.

“Besaran UMP DKI Jakarta sesuai Pergub Nomor 114 Tahun 2018 sebesar Rp 3.940.973,” kata Saefullah saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Pengumuman UMP dilakukan pada 1 November 2018 sesuai dengan peraturan yang ada. Pengumuman dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya kenaikan UMP saja, nantinya para buruh di DKI juga mendapatkan beberapa subsidi lainnya. Subsidi yang akan diterima berupa kartu pekerja, program DP 0 rupiah, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Ada program penyediaan pangan dengan biaya murah serta bantuan oprasional pendidikan berupa KJP plus bagi putra putrinya,” ungkap Saefullah.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.